Soal Tata Kelola Pemerintahan Pemko Pekanbaru, Ini Penilaian Politisi Golkar

PEKANBARU – Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Ida Yulita Susanti menilai Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini buruk dalam hal pengelolaan tata kelola pemerintahan.

Bahkan, untuk melakukan pembayaran tagihan listrik yang sudah rutin saja, Pemko masih mengalami keterlambatan hingga akhirnya PLN melakukan pemutusan aliran listrik dan membuat Pekanbaru menjadi gelap gulita.

Bacaan Lainnya

“Karena sebenarnya untuk bayar tagihan PJU tidak sulit karena kita ada sumber pajak PJU yang setiap tahun meningkat, tahun kemarin pendapatan dari pajak PJU hampir Rp 144 M selama satu tahun,” ujar Ida, kepada GoRiau.com, Sabtu (1/2/2021), dilansir riaubarometer.com.

Sementara, kata Ida, tagihan listrik untuk 1 tahun hanya separuh dari anggaran tersebut, dimana perbulan tagihan listrik hanya sekitar Rp 5 Milyar.

Selain masalah pengelolaan keuangan, Ida melihat ada banyak deretan masalah lainnya yang menjadi catatan Ida selama kepemimpin Firdaus hampir 10 tahun ini, dan semua masalah itu bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Pengelolaan sampah, banjir, parkir, PJU, tunjangan pegawai, insentif RT/RW, imam masjid paripurna, tunda bayar alias hutang numpuk, jalan hancur dan penataan lingkungan rusak,” jelasnya.

Kemudian, Ida juga menyinggung soal daya tampung penerimaan murid baru mulai tingkat SD sampai SP yang setiap tahun bermasalah, dan juga fasilitas kesehatan yang tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Pelayanan kependudukan juga buruk, pelayanan perizinan dengan menggunakan perwako diluar OSS sehingga memunculkan Pungli baru. Kira-kira itulah sebagian besar catatan selama 10 tahun ini,” tutupnya. ***

Pos terkait