PEKANBARU – Hingga Maret 2021 ini, serapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau, baru mencapai 10 persen dari total anggaran Rp 1,1 triliun tahun 2021. Untuk itu DPRD Riau mendorong Dinas yang “dikomando” oleh Taufiq OH itu agar mempercepat proses tender.
“Tadi kita rapat evaluasi tentang kegiatan tahun 2020 dan 2021,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Riau, Parisman Ikhwan SE usai menggelar rapat tertutup dengan Dinas PUPR PKPP Riau saat dikonfirmasi, Senin (8/3/21).
Ia mengatakan, tahun 2020 ada keterlambatan kegiatan. Dan alhamdulillah sudah diselesaikan setelah ada penambahan waktu 50 hari dari jadwal kontrak yang seharusnya.
“Jadi dana 2020 untuk pembangunan sudah tersedot semua. Kalau 2021 lebih kurang baru 10 persen. Karena mereka baru memakai untuk kegiatan konsultan pengawasan,” ujar Parisman Ikhwan.
Sekretaris fraksi Golkar DPRD Riau itu berharap, agar Dinas PUPR PKPP mempercepat proses tender khususnya kegiatan fisik sehingga tidak sampai mepet waktu di akhir tahun nanti.
Keterlambatan kegiatan tahun 2020 kata Parisman, lebih disebabkan kendala teknis. Seperti rencana kerja yang tak sesuai bidangnya, dan pengalaman kerja dari pihak kontraktor.
“Jadi di UU itu dibolehkan. Ada penambahan 50 hari. Cuman denda 0,01% per hari yang harus dibalikkan ke negara, dari keterlambatan berapa hari dia. Ada regulasinya yang membolehkan itu,” ujarnya, sebagaimana dilansir riaueditor.com.
Dijelaskan, total anggaran PUPR PKPP Riau 2020 sebesar Rp 1,3 triliuan. Hanya saja pada APBD Perubahan terjadi pergeseran anggaran akibat covid-19. Sehingga total APBD Riau untuk PUPR pada 2020 hanya Rp 644 miliar.
Sementara untuk 2021 jelas Parisman, total anggaran PUPR PKPP Riau sebesar Rp 1,1 triliun. Sedangkan realisasi kegiatan per Maret ini baru 10 persen.
Parisman juga mengungkapkan bahwa pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) tahun 2021 ini dianggarkan sekitar Rp 100 miliar lebih untuk 1.600 unit lebih. Hanya saja pembangunan RLH tersebut diserahkan ke masing-masing kabupaten/kota.
Ia pun memastikan bahwa tahun ini tidak ada pembangunan flyover sebagaimana informasi yang beredar di masyarakat. Hal ini disebabkan karena kondisi keuangan Riau tahun 2021 mengalami penurunan.
“Kalaupun ada rencana, itu DED nya aja. Dan fly overnya didanai oleh APBN di Jalan Garuda Sakti Pekanbaru. DED aja belum koq,” tukas Parisman.
Parisman berharap agar PUPR PKPP Riau mempercepat penyerapan anggaran.
Jangan menunda-nunda lelang, terutama kegiatan fisik. Karena sebentar lagi bulan Ramadhan ditambah lagi nanti libur Lebaran.
“Kapan lagi mau ditender. 40 hari setelah pengumuman baru nanti bla bla. Berarti kalau dihitung hari pelaksanaan mulai dari pengumuman itu, baru bisa dilaksanakan sekitar Juni. Itupun kalau lengkap dokumen dan persyaratan yang diminta oleh ULP”, ucap Parisman Ikhwan.
Sementara informasi lain yang berhasil dirangkum, Dinas PUPR PKPP) Riau tahun 2021 ini telah menetapkan tiga prioritas pembangunan infrastruktur.
Kepala Dinas PUPR PKPP M Taufiq OH mengatakan, tiga sektor pembangunan infrastruktur prioritas pada tahun 2021 yakni, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi terkait pertanian.***
