JAKARTA – Presiden PKS Ahmad Syaikhu melanjutkan safari politiknya dengan para ketua umum partai politik. Hari ini, Syaiku bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Pertemuan tersebut berlangsung di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (29/4/2021) sore. Dalam pertemuan itu, Syaiku dan Airlangga sepakat untuk mengutamakan politik kebangsaan bukan identitas.
“Selanjutnya juga dibahas tentang politik kebangsaan di mana ke depan akan mendahulukan politik kebangsaan dan juga diharapkan agar politik identitas itu akan ditinggalkan,” kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (29/4), sebagaimana dilansir detik.com.
Dengan meninggalkan politik identitas, Airlangga berharap nantinya bisa sama-sama membangun kebinekaan serta menjaga situasi politik yang lebih kondusif. Termasuk dalam pembangunan nasional.
Salah satunya, masalah pandemi yang saat ini tengah dihadapi negara. Airlangga mengatakan partai-partai koalisi pemerintah tetap memerlukan masukan dari partai luar demi kelancaran program pemulihan nasional.
“Dalam situasi COVID-19 dan pemulihan ini posisi kita sama karena ini adalah mendahulukan kepentingan negara dan bangsa dan masyarakat sehingga penanganan COVID dan pemulihan ekonomi ini tentunya langkah yang diambil pemerintah tentunya memerlukan masukan-masukan dari partai luar pemerintah, termasuk PKS agar bantuan tepat sasaran,” kata Airlangga.
“Belum bisa dipastikan karena semua masih penjajakan tidak ada dialog untuk Pilpres 2024 dan sebagainya tidak sampai ke sana,” katanya.
Pertemuan Golkar-PKSWaketum Golkar Nurul Arifin (Karin Nur Secha/detikcom)
Nurul menegaskan Golkar-PKS sepakat pada kesadaran politik yang berkebangsaan bukan pada politik identitas. Dia mengatakan kesepakatan ini merupakan langkah baru untuk mewujudkan suasana politik kondusif.
“Saya kira itu statement dari mereka ya jadi mungkin ada kesadaran bersama bahwa Indonesia tidak berpolitik secara ekstrem,” kata Nurul.
“Politik kebangsaan kan politik nasionalis bukan politik identitas,” lanjutnya.
PKS Ajak Golkar Perjuangkan Pajak Motor Gratis
Dalam kesempatan yang sama, pertemuan PKS-Golkar ini juga membahas mengenai keringanan intensif pajak gratis bagi masyarakat menengah ke bawah. Menurut PKS, ini merupakan momentum bagi negara agar meringankan beban rakyat.
“PKS mengusulkan memberikan keringanan pajak bagi masyarakat menengah-bawah yang merupakan kelompok yang paling besar terdampak ekonomi, khususnya bagi pekerja, buruh, dan karyawan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Antar Lembaga Moh Rozaq Asyari.
Insentif pajak yang diusulkan itu berupa pembebasan pajak STNK roda dua dan pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp 8 juta per bulan. Diharapkan insentif pembebasan pajak ini dapat tepat sasaran karena menargetkan kelompok masyarakat menengah ke bawah.***
