Bawa Keluhan Warga, Puluhan RT/RW Sialang Munggu Datangi Fraksi Golkar Pekanbaru

PEKANBARU – Pagi yang cerah di Kelurahan Sialang Munggu tak menghalangi langkah puluhan Ketua RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang bergerak menuju Kantor Fraksi Golkar Pekanbaru. Mereka hadir bukan untuk unjuk rasa, melainkan menyampaikan langsung berbagai persoalan yang selama ini menjadi beban bagi masyarakat setempat. Dari persoalan banjir hingga minimnya fasilitas pendidikan, warga Sialang Munggu mengharapkan solusi yang nyata.

Kedatangan mereka disambut hangat oleh Syafri Syarif, anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi Golkar untuk daerah pemilihan Tuah Madani dan Bina Widya, serta Syamsul Bahri, anggota DPRD dari Dapil 2. Di tengah suasana hangat pertemuan itu, satu harapan besar mengemuka—warga berharap Golkar bisa menjadi jembatan untuk menyelesaikan masalah yang telah lama menghantui wilayah tersebut.

Infrastruktur yang Merana
Ketua Forum RT/RW Sialang Munggu, Marahalim Nasution, tak segan-segan menyampaikan bahwa wilayah mereka masih jauh dari kata layak dalam hal infrastruktur. “Drainase di sini sangat buruk, fasilitas pendidikan juga sangat minim. Semua ini sudah kami tampung di tingkat RT dan RW, dan hari ini kami serahkan kepada Fraksi Golkar. Kami berharap aspirasi ini bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Marahalim dengan nada penuh harap.

Warga Sialang Munggu bukan tanpa alasan menginginkan perubahan. Waduk Cipta Karya, yang seharusnya menjadi tumpuan saat banjir melanda, kini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ketua LPM Sialang Munggu, Agus Eko, mengungkapkan waduk tersebut mengalami pendangkalan dan kerusakan turap. “Turapnya roboh, waduk semakin dangkal, dan belum ada pintu air. Jika tak segera diperbaiki, kami khawatir banjir akan terus menghantui setiap musim hujan,” kata Agus penuh kekhawatiran.

Pendidikan di Ujung Tanduk
Masalah pendidikan tak kalah pelik. Sialang Munggu, dengan luas wilayah hanya 3,5 km², dihuni oleh 49 ribu jiwa. Fasilitas pendidikan yang ada jauh dari memadai. “Banyak anak-anak kami kesulitan masuk sekolah karena fasilitas yang terbatas dan aturan zonasi yang semakin ketat. Kami sangat membutuhkan pembangunan SMP dan SMA di wilayah ini,” tambah Marahalim, menggambarkan situasi yang membuat warga pusing setiap tahun ajaran baru tiba.

Fraksi Golkar Siap Mengawal
Menanggapi keluhan warga, Syafri Syarif menjelaskan bahwa seluruh aspirasi akan dibahas di tingkat fraksi dan diupayakan solusinya. Namun, ia mengakui ada kendala teknis, di mana Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk, sehingga belum semua anggota DPRD dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.

“Begitu AKD terbentuk, kami akan segera menggesa pembahasan masalah ini dan memasukkannya sesuai dengan komisi masing-masing. Fraksi Golkar sudah menyiapkan anggota di setiap komisi, jadi aspirasi ini akan diperjuangkan secara maksimal,” jelas Syafri.

Dua isu yang menjadi prioritas utama adalah masalah pendidikan dan banjir. “Pendidikan memang jadi sorotan utama karena minimnya fasilitas. Soal banjir, karena wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar, kami juga akan berkoordinasi dengan DPRD Provinsi dan Dinas PUPR Provinsi untuk mencari solusi terbaik,” lanjutnya.

Harapan di Tengah Keterbatasan
Meski masih ada kendala birokrasi, Fraksi Golkar tak tinggal diam. Sesuai arahan dari DPD Golkar Pekanbaru, mereka siap menerima dan mengawal seluruh aspirasi warga. Jadwal piket harian bagi anggota DPRD dari fraksi tersebut telah disiapkan, dan setiap harinya mereka akan didampingi oleh pengurus DPD Golkar.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Sialang Munggu. Bagi warga, terutama mereka yang terus bergulat dengan masalah infrastruktur dan pendidikan, harapan kini berada di pundak wakil mereka di DPRD.

Perjuangan warga Sialang Munggu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik terus berjalan. Bagi mereka, dukungan dari Fraksi Golkar menjadi sinar harapan di tengah keterbatasan yang ada. Kini, masyarakat menanti aksi nyata yang bisa membawa perubahan untuk wilayah yang selama ini terpinggirkan dari perhatian pemerintah.

Pos terkait