Ketua MPR Sorot Masih Lemahnya Mitigasi Bencana di Indonesia

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. (f: kgc)

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyoroti masih lemahnya upaya mitigasi bencana di Indonesia, melihat dari skala korban jiwa banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Karena itu, Bamsoet meminta Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bersama pemerintah daerah setempat untuk memprogramkan upaya mitigasi kepada masyarakat agar dapat memahami langkah penyelamatan jika bencana terjadi.

Bacaan Lainnya

“Di samping mengevaluasi bencana banjir bandang yang terjadi di NTT tersebut, mengingat hasil deteksi dan peringatan dari Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika/BMKG seharusnya diberikan tindak lanjut yang konkret sebagai salah satu bentuk mitigasi bencana,” ujar Bamsoet, Rabu (7/4/2021), sebagaimana dilansir kabargolkar.com dari akurat

Menurut Bamsoet, Pemerintah juga perlu melakukan pendekatan kedaruratan dan kebencanaan agar masyarakat dapat mengetahui dan teredukasi dengan baik mengenai apa yang harus dilakukan, baik bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang rutin terkena bencana maupun yang tidak.

“Dikarenakan hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat betul-betul bersiap ketika ada pengumuman maupun peringatan dari BMKG, BNPB, dan BPBD,” terangnya.

Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, BMKG, dan pemerintah daerah/Pemda, agar ke depannya dapat mengantisipasi dan meningkatkan upaya pencegahan terhadap bencana.

“Tetap bersiaga dalam menghadapi bencana dan segera mempersiapkan sarana dan prasarana mengantisipasi bencana di daerah-daerah yang berpotensi terjadi bencana yang diiringi dengan potensi hujan dengan intensitas tinggi, mengingat saat ini masih memasuki musim pancaroba,” jelasnya.

Terlebih itu, Bamsoet mendesak agar pemerintah segera memberikan bantuan yang memadai bagi pengungsi korban banjir bandang di NTT, termasuk pemberian bantuan pelayanan kesehatan, ketersediaan logistik.

“Kebutuhan dasar bagi para pengungsi, serta perbaikan infrastruktur yang saat ini rusak dan tidak bisa diakses,” tandasnya.***

 

Pos terkait