JAKARTA – Rencana impor beras satu juta ton pada tahun ini masih menuai polemik. Terkait hal ini, Anggota Komisi IV DPR dari Dapil Jateng III Firman Soebagyo menilai pemerintah membuat perencanaan stok beras selama satu tahun ke depan tersebut merupakan amanat konstitusi bahwa pangan harus disediakan oleh negara.
“Pertanyaannya kenapa ini harus direncanakan? Karena saat ini Bulog memiliki cadangan beras sebanyak 800 ribu ton. Data yang kami peroleh dari 800 ribu ton terdapat kerusakan sebesar 102.000 ton. Beras ini merupakan sisa impor Bulog tahun 2018 dan 2019,” ungkap Firman dalam keterangannya, Jumat (26/3/2021).
Firman menilai Bulog saat ini menghadapi kepanikan dengan adanya kebijakan pemerintah itu. Menurutnya, ada kekhawatiran stok Bulog tersebut tidak terserap sehingga berakibat semakin meningkatnya kerusakan beras yang masih tersimpan. Bahkan bisa menimbulkan dampak kerugian yang makin besar.
“Mangkraknya beras Bulog sebanyak 800 ribu ini adalah akibat kebijakan Kemensos yang menghapuskan program raskin (beras untuk keluarga miskin) dan rastra (beras untuk keluarga sejahtera) yang digantikan dengan bantuan langsung tunai,” ungkap Firman.
Firman menyebut saat ini Bulog tidak memiliki gudang penyimpanan beras yang memenuhi standar seperti fumigasi. Alhasil, hal ini menyebabkan semakin cepatnya kerusakan terhadap stok beras yang disimpan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini.
Beberapa waktu lalu, kata dia, Bulog berencana menjual berasnya untuk program pengadaan beras TNI dan POLRI. Akan tetapi gagasan ini tidak berhasil alias gagal. Sementara Bulog tidak mampu menjual ke pasaran karena kalah bersaing dengan para tengkulak dan pedagang beras.
“Kepanikan-kepanikan Bulog ini semakin memperkeruh suasana. Ini ditambah semua elit yang tidak memahami persoalan tersebut, ikut ramai-ramai berbicara dan menolak rencana pemerintah tersebut,” jelasnya.
Firman menilai jika pemerintah tidak membuat antisipasi cadangan pangan justru akan sangat berbahaya. “Seumpama panen raya di bulan April nanti tidak bisa mencapai satu juta ton, seperti yang disampaikan Bulog, siapa yang akan disalahkan rakyat? Apalagi kalau sampai terjadi kelangkaan beras dan gejolak kenaikan harga? Kan pemerintah lagi yang disalahkan,” ucap Firman.
Firman mengaku heran karena pada era sebelumnya, impor beras selalu terjadi namun tidak seheboh saat ini. Dia meminta kepada semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana, dan semua persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Tak perlu ada praduga di antara sesama anak bangsa.
“Lebih baik mari kita bersama-sama melakukan tugas dan fungsi masing-masing. DPR melakukan pengawasan, mengecek secara langsung di gudang-gudang Bulog berapa stok yang sebenarnya tersedia. Berapa pula yang rusak. Bisa saja lebih dari 102.000 ton. Kita semua perlu tahu,” tuturnya.***
