Ini Saran Legislator Golkar Riau Soal Aset Pemprov Riau yang Tak Jelas Keberadaannya

Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Karmila sari. (f: riauonline.co.id)

PEKANBARU – Sejumlah aset Pemerintah Provinsi Riau yang tidak jelas keberadaan dan statusnya menjadi sorotan publik.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Karmila sari menyarankan OPD terkait yakni Bapenda disarankan untuk membuat tim khusus.

Bacaan Lainnya

“Setiap tahun ada mobil dinas yang belum dikembalikan. Untuk percepatan, kami menyarankan dibuat tim khusus untuk penertiban sehingga ada prioritas kerja,” ujar Karmila, Selasa, 17 Maret 2021.

Dengan adanya tim khusus bidang aset ini dapat diinventarisir mana mobil yang belum dikembalikan. Setelah diinventarisir baru kemudian dapat dilakukan langkah tegas sesuai Standar Operating Procedure yang berlaku.

“SOP-nya kan ada, tiga kali diberi surat peringatan, kalau tidak juga baru penjemputan,” jelasnya, sebagaimana dilansir riauonline.co.id.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap aset berupa bangunan gedung yang dipinjamkan kepada sejumlah instansi namun belakangan statusnya tidak jelas.

“Perlu tim Pengamanan dan Penyelamatan aset. Dari sini baru ketahuan, karena kan ada kronologis dan data masing-masing,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau ini.

Menurutnya hal ini perlu difokuskan ke dalam satu tim khusus sehingga aset-aset tersebut dapat ditarik kembali.

“Kalau hanya sekadar saja tentu tidak kelihatan hasilnya,” tegas Karmila.

Sebelumnya diberitakan, Forum Indonesia Untuk Keterbukaan Anggaran (FITRA) Riau menilai Pemrov Riau terkesan lamban dalam menangani aset daerah, berdasarkan LHP BPK Tahun 2019 mencatat, ditemukan kendaraan dinas yang belum dikembalikan oleh pejabat pensiunan sebanyak 34 Unit, dengan nilai Rp 4.9 Milar.

Ada juga 27 unit kendaraan tidak dikembalikan dan dilaporan oleh pejabat Pemrov dengan status kendaraan hilang, dibawa kabur dan pejabat bersangkutan mengalami mutasi jabatan sehingga belum melaporkan.

Hasil temuan LHP BPK tahun 2019 menyebutkan ada 11 gedung milik daerah yang belum didukung dengan surat perjanjian pinjam pakai yaitu Gedung PWI cabang Riau, Gedung Veteran, Gedung Balai Wartawan, Gedung Juang 45, Gedung Antara, Gedung Golkar, Gedung KNPI, Gedung LAM Riau, Gedung Guru, Gedung Pramuka, Gedung Sekretariatan KONI.***

Pos terkait