Azis Syamsuddin Dukung Masyarakat Kritik Pemerintah, Asal…

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin. (f: gpc)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin memberikan tanggapan soal Presiden Jokowi meminta masyarakat aktif memberikan kritik jika ada pelayanan publik yang dinilai buruk. Azis Syamsuddin menilai, tak ada masalah jika masyarakat memberikan kritik kepada pemerintah. Asal kritik itu bersifat membangun dan memberikan solusi.

“Kritikan itu sepanjang kritik membangun bagus kan supaya ada cek and balance dari pemerintah, dari parlemen, juga dari yudikatif. Saya mendukung, tinggal kritiknya asal kritik membangun,” kata Azis di Gedung DPR, Senayan, Rabu (10/2).

Bacaan Lainnya

“Ada solusi, jangan mengkritik hantam kromo (asal kritik),” lanjut dia. Waketum Golkar itu mengatakan, kritik masyarakat kepada pemerintah juga harus berbasis data dan fakta. Selain itu, tata cara menyampaikan kritik juga perlu diperhatikan.

Baca Juga: Sarmuji Pimpin Golkar Jatim Serahkan Aneka Bantuan, Warga Jombang Korban Banjir: Hidup Golkar!

“Kritik membangun itu kan kritik dengan baik. Kritik membangun kan dengan mempertimbangkan segala aspek etika, tata krama, kemudian fakta dan data dan sebagainya,” ucap Azis, sebagaimana dilansir golkarpedia.com, mengutip dari kumparan.com.

“Kritik bisa lewat mana saja, bisa lisan, bisa melalui media, bisa melalui tulisan, bisa melalui buku begitu,” jelas Azis.

Lebih lanjut, Azis juga menyinggung soal fenomena munculnya buzzer di media sosial. Baginya, sepanjang kritik yang diberikan relevan, tidak ada masalah.

“Kan namanya dunia teknologi ya silakan saja begitu tidak ada masalah. Tapi sepanjang kritiknya kritik membangun untuk bangsa dan negara kita dukung,” tutup dia.

Sebelumnya, Jokowi meminta masyarakat lebih aktif dalam memberikan masukan hingga kritik berkaitan dengan buruknya pelayanan publik di Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan di laporan tahunan Ombudsman 2020.

“Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan atau potensi malaadministrasi,” kata Jokowi.***

Pos terkait