Golkar: Pembatalan Revisi UU Pemilu Tak ada Kaitannya dengan Gibran

Ilustrasi. (f: internet)

JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menilai, pembatalan pembahasan revisi Undang-undang (UU) Pemilu tidak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Gibran Rakabuming Raka maju ke Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024.

“Pembatalan revisi UU Pemilu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepentingan politiknya Presiden Jokowi untuk Gibran,” tegas Ace saat dihubungi Akurat.co, Kamis (11/2/2021).

Bacaan Lainnya

Anggota DPR RI itu menjelaskan, sebuah UU Pemilu seharusnya dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum direvisi. Karena menurutnya, setiap UU tidak mudah untuk direvisi.

“Tidak sebentar-sebentar diubah dan sudah seharusnya UU dilaksanakan dalam jangka panjang,” jelasnya.

Ace menyarankan kepada seluruh fraksi untuk fokus pada penanganan wabah Virus Corona yang sudah termasuk bencana non alam yang besar.

“Kita lebih baik fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi agar cepat kembali ekonomi kita mengalami recovery,” ujarnya.

Dikutip dari Detik.com, Partai Demokrat sebelumnya menanggapi terkait tidak dilanjutkannya revisi UU Pemilu oleh Komisi II DPR RI. Demokrat menilai sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah dan parlemen lantaran adanya kepentingan kekuasaan.

“Ini tentu akan menjadi banyak pertanyaan masyarakat karena inkonsistensi pemerintah dan parlemen. Kecurigaan bahwa pemerintah dan parlemen hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata sangat susah untuk dibantah,” kata Wasekjen Partai Demokrat, Irwan, saat dihubungi, Rabu (10/2/2021).

Irwan mengatakan awalnya seluruh fraksi mendukung upaya revisi UU Pemilu. Namun dia heran, seluruh fraksi kemudian batal merevisi UU usai Presiden Jokowi menolak hal tersebut.

Lantas, Irwan pun menduga adanya kemungkinan kepentingan Jokowi untuk mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka maju ke DKI Jakarta.

“Apalagi revisi UU Pemilu ini kan sejatinya adalah kehendak seluruh fraksi di parlemen ditandai dengan masuknya RUU Pemilu dalam prolegnas prioritas 2020. Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan,” ucapnya.***

Pos terkait