Politisi Golkar Ini Sebut Banyak Celah Kebocoran PNBP di Sektor Minerba

Ilustrasi. (f: liputan.co.id)

BANJARMASIN – Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud menilai, masih banyak celah kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba)

Faktanya, menurut anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud, sepanjang tahun 2020, laporan keuangan PNBP tidak lebih dari Rp50 triliun untuk seluruh kegiatan minerba secara nasional.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut diungkap Rudy saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Mapolda Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, Jumat (5/2/2021).

“Saya ingin menyampaikan masukan kepada Pak Kapolda dan Pak Kajati, bukan pada proses yang menyebabkan kerusakan, tetapi lebih kepada apa yang dihasilkan daripada proses penambangan yang sangat masif ini,” kata Rudy.

Untuk itu Rudy mengingatkan kebocoran PNBP di minerba, mungkin terlupakan tapi perlu keseriusan untuk ditanggapi. “Menurut saya kebocoran kegiatan PNBP ini utamanya karena belum menggunakan sistem online, jadi ada celah dengan data manifest kargo, terkadang terjadi penyelewengan,” ungkapnya.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini mencontohkan, kejadian di Teluk Balikpapan, padahal kapal kargo tersebut kapasitasnya sekitar 90.000 ton, tetapi data manifest kargo tertulis hanya 13.000 ton. Bisa dibayangkan ini bertahun-tahun terjadi, Rudy menilai kejadian ini tidak cuma terjadi di Kaltim saja.

“Saya meyakini hal seperti ini bisa terjadi di daerah-daerah yang melakukan kegiatan-kegiatan pengangkutan minerba. Ini tolong menjadi catatan yang serius, jangan sampai kebocoran seperti ini menyebabkan kecilnya sumbangsih yang diberikan untuk PNBP,” tegasnya.

Rudy membandingkan membandingkan, untuk Kaltim, terutama pada perairan Sungai Mahakam, kapal tongkang pengangkut batu bara bisa mencapai 7 juta ton setiap bulan. “Apalagi Kalimantan Selatan yang lebih luas, mungkin bisa lebih besar lagi,” kata Rudy, dilansir liputan.co.id.

Politikus Partai Golkar itu juga meminta Pimpinan Komisi III DPR RI untuk memperhatikan anggaran pemulihan para mitra kerja yang juga terdampak akibat banjir ini. Contohnya kendaraan dinas yang tenggelam, asrama dan kantor.

“Bagaimana teman-teman kita di lapangan bisa menjalani tugas dan fungsinya, maka perlu juga diperhatikan segera untuk pembenahan teman-teman kita di lapangan, agar mereka bisa bekerja secara optimal,” imbuh Rudy.***

Pos terkait