JAKARTA – Kepala Staf Presiden Moeldoko disebut mendapatkan restu ‘Pak Lurah’ terkait kudeta Partai Demokrat (PD). Begini respons Partai Golkar.
“Jadi sangat tidak masuk akal jika Presiden Jokowi intervensi terhadap Partai Demokrat,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Syadzily Hasan kepada wartawan, Kamis (4/2/2021).
Menurut Ace, saat ini Presiden Jokowi tidak lagi memiliki kepentingan untuk mendapat dukungan tambahan dari partai lain.
“Dalam pandangan saya, Presiden Jokowi sudah tidak ada kepentingannya lagi untuk mendapatkan dukungan tambahan dari partai lain,” ucapnya.
Ace pun meminta Presiden Jokowi tidak dilibatkan dalam konflik internal Partai Demokrat. Sebab, dukungan parpol terhadap pemerintah sudah cukup kuat.
“Jangan seret-seret Pak Jokowi ke dalam konflik internal Partai Demokrat. Secara politik, dukungan kepada Presiden Jokowi dalam pemerintahan sudah cukup kuat dari partai koalisi yang mendukung pemerintahan ini,” tuturnya.
Diketahui, sebutan Pak Lurah itu sebelumnya disampaikan oleh politikus Partai Demokrat Andi Mallarangeng. Dia awalnya mengungkap isi pertemuan Moeldoko dengan kader Demokrat.
Berdasarkan laporan kader, dikatakan Andi, dalam pertemuan itu, Moeldoko berbicara terkait rencana pengambilalihan Partai Demokrat melalui kongres luar biasa (KLB).
“Ya yang kita dapat laporan dari kader-kader, yang bertemu dengan Pak Moeldoko yang sudah kita bikin berita acaranya, bahwa beliau bertemu itu, ya kader-kader kita kaget karena tiba-tiba ada Pak Moeldoko, lalu di situ berbicara KLB, rencana beliau untuk mengambil alih Partai Demokrat melalui kongres luar biasa,” kata Andi kepada wartawan, Kamis (4/2).
Menurut Andi, Moeldoko bahkan mengatakan telah mendapat restu dari Pak Lurah. Termasuk sejumlah menteri, salah satunya Menkum HAM Yasonna Laoly.
“Dan kemudian katanya juga sudah direstui oleh Pak Lurah serta menteri lainnya, termasuk Menkum HAM,” ujarnya.***
