Legislator Golkar: Komjen Sigit Petinggi Polri yang Komunikatif dengan Mitra Kerjanya

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sari Yuliati. (f: internet)

JAKARTA – Uji kepatutan atau Fit and Proper Test calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo diprediksi bakal berjalan mulus. Pasalanya, sejumlah politikus di parlemen sudah secara terbuka menyatakan dukungannya.

Salah satunya legislator dari Fraksi Partai Golkar Sari Yuliati yang menyatakan siap mengamankan siapapun yang dicalonkan oleh Presiden Joko Widodo untuk kapolri pengganti Idham Azis yang beberapa hari ke depan akan segera purna tugas.

Bacaan Lainnya

“Koalisi Partai Golkar siap mengamankan yang dicalonkan oleh presiden, dari segi kualitas dan kapasitas sudah sangat mumpuni,” ujar Anggota Komisi III DPR RI, Sari Yuliati dalam keterangannya, Jumat (15/1/2021)

Sari juga menilai, Komjen Sigit termasuk petinggi Polri yang komunikatif dengan mitra kerjanya. Karena itu ia juga optimistis sistem yang telah dibangun di Polri akan semakin baik apabila dipimpin oleh Kapolri yang kemampuan komunikasinya baik.

“Sistem yang sudah bagus akan berjalan baik apabila dinahkodai oleh pemimpin yang memiliki skill komunikasi yang baik,” ujarnya, dilansir JawaPos.com.

Lebih lanjut, Sari juga memberikan pesan terkait berbagai tantangan yang harus dihadapi mantan Ajudan Presiden Jokowi saat memimpin Korps Bhayangkara. Beberapa diantaranya adalah, soal perlunya Polri membangun citra yang lebih humanis.

“Selain itu, Kapolri kedepan juga harus bisa mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan yang semakin canggih, baik konvensional maupun di dunia cyber. Apalagi dalam kondisi pandemi yang mendorong ekonomi digital lebih cepat dibutuhkan bagi masyarakat, tentu Polri harus bersiap menghadapi tantangan ini,” pungkas Sari.

Sebelumnya, seperti dugaan banyak pihak Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Presiden yang diantar oleh Menteri Sekretaris negra, Pratikno ke DPR pada Rabu (13/1). Surpres itu berisikan pengajuan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri. Sementara, Komisi III DPR RI juga mengagendakan uji kelayakan dan kepatutan pada pekan depan. (red)

Pos terkait